Header Ads

Header Ads
Selamat Datang di Website www.suarabamega25.com " KOMITMEN KAMI MEMBANGUN MEDIA YANG AKURAT DAN BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT " Alamat Redaksi Jl. Berangas KM. 2.5 No. 20 RT. 05 Desa Batuah Kotabaru Kalsel, Contact Mobile : 0812-5317-1000 / 0821-5722-6114.

KPK Turun Ke Desa


Suarabamega25.com, Jakarta -- Presiden Joko Widodo bakal menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengawasi penggunaan dana desa. Tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp60 triliun untuk dana desa. 

Jokowi mengatakan, Rp60 triliun bukan jumlah sedikit. Menurutnya, jumlah itu dapat menjadikan sebuah desa berkembang bila terserap dan dimaksimalkan dengan baik. Sebaliknya, kepala desa dapat menjadi tersangka apabila tidak menggunakan pengelolaan yang baik.

"Saya nanti ke desa bapak-bapak tidak sendirian loh. Saya akan bawa KPK," ujar Jokowi sebelum membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Internal Pemerintah 2017 di Istana Negara, Kamis (18/5).

Pernyataan itu disampaikan di hadapan para kepala desa yang hadir, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana, dan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. 

Jokowi menuturkan, ke daerah tak hanya dilakukan sesekali. Ia menegaskan, dirinya selama ini dan akan terus sering berkunjung ke daerah untuk mengecek pengelolaan dan pengetahuan warga mengenai dana desa yang diterima. 

Ia menginstruksikan para kepala desa harus memberi tahu dan mensosialisasikan dana desa yang diterima, termasuk anggaran pendapatan dan belanja daerah setiap tahunnya. Detail penggunaan juga harus diinformasikan kepada warga. 

"Aparat pengawasan, betul ini (dana desa) diawasi agar nanti ada outcome yang baik," ujar mantan Wali Kota Solo ini.
Lihat juga:KPK Usulkan Kemudahan Pemecatan PNS dan Kepala Desa Korup
Oleh sebab itu, Jokowi meminta agar dibuat sistem atau aplikasi keuangan desa yang simpel untuk mempermudah kepala desa mengelola anggaran dan penyerapan lebih baik.

Sistem keuangan desa, kata Jokowi, sangat penting untuk segera diimplementasikan sehingga ada transparansi konkret tidak hanya ditulisan tapi di lapangan juga kelihatan.

"Yang sederhana, jangan berlembar-lembar, gampang dicek. Enggak usah laporan bertumpuk tapi duitnya juga hilang untuk apa laporan itu untuk apa enggak ada gunanya," kata Jokowi.

Sumber: CNN Indonesia

3 komentar:

  1. LEBIH CEPAT LEBIH BAIK SEBELUM KERUGIAN DAN TERSANGKA LEBIH BANYAK LAGI

    BalasHapus
  2. Betul pak .. di desa kami juga perlu di cek penggunaan dana Add dan Dd.. sebab saya melihat banyak oknum internal dan external yg terindikasi KKN yg kental di dalam pengelolaan keuangan Desa Bumi Harapan Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara Provinai Kalimantan Timur

    BalasHapus
  3. Pengelolaan Keuangan Desa tidak mengikuti Permendagri no 20 Tahun 2018.dan pembangunannya tidak mengikuti Permendagri no 114 Tahun 2015

    BalasHapus