Header Ads

Header Ads
Selamat Datang di Website www.suarabamega25.com " KOMITMEN KAMI MEMBANGUN MEDIA YANG AKURAT DAN BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT " Alamat Redaksi Jl. Berangas KM. 2.5 No. 20 RT. 05 Desa Batuah Kotabaru Kalsel, Contact Mobile : 0812-5317-1000 / 0821-5722-6114.

Faisal Basri : Soal Janji Anis-Sandi, Rumah DP Rp.0 , Cicilan Tambah Tinggi!

Suara Bamega Online –  Anies Baswedan dan Sandiaga Uno resmi menjadi Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022. Anies dan Sandiaga dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara setelah memenangi Pilgub DKI.

Sederet janji kampanye pun diharapkan dapat direalisasikan. Mulai dari lapangan kerja baru, menstabilkan harga kebutuhan pokok, hingga program DP nol rupiah.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Faisal Basri mengungkapkan untuk memberikan waktu Anies dan Sandi untuk bekerja terlebih dahulu di masa awal jabatannya. Ia juga mengatakan bahwa tidak semua janji kampanye bisa diwujudkan.

“Berilah waktu untuk bekerja dulu. Janji kampanye itu tidak semua berdasarkan pada rasional, jadi di mana pun tidak hanya di Indonesia,” jelas Faisal di Kantor Pusat Jasa Marga, Jakarta Timur, Senin (16/10/2017).

Baca juga: Anies : Lembaran Baru Bagi Jakarta

Mengenai uang muka atau DP nol rupiah, Faisal mengungkapkan jika pembeli rumah dibebaskan dari uang muka, maka cicilan tiap bulannya akan meningkat untuk menutupi ruang uang muka tersebut.

Baca juga: Wow..Ini Pidato Anies Baswedan : Saatnya Pribumi Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

“Kalau bank DP nol persen cicilan tambah tinggi,” tutur Faisal.

Mengenai janji untuk mengendalikan harga-harga kebutuhan pokok di Jakarta, Faisal mengatakan kemungkinan ini sulit untuk direalisasikan. Akan tetapi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bisa saja melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) lain untuk memasok bahan pangan secara langsung.

“Kerja sama misalnya dengan pemerintah daerah atau di mana gitu untuk misalnya memotong mata rantai,” tutur Faisal.

Pemberian bantuan melalui kartu juga harus diintegrasikan di dalam satu kartu. Pasalnya terlalu banyak kartu membuat penyaluran kurang efisien.

“Orang Indonesia sudah banyak sekali kartu, ada kartu beras, kartu pintar, kartu miskin, kartu pupuk mau dibikin. Tugas Pemda dan pemerintah pusat integrasikan ini semua dalam satu kartu di wallet ini,” tutup Faisal.

Sumber: Detik.com

Tidak ada komentar: