DPRD Kotabaru Berharap ULP Berdiri Sendiri dan Independen

Suarabamega25.com - DPRD melaui Wakil Ketua II Muhammad Arif juga menyampaikan agar Unit Layanan Pelelangan (ULP) diharapkan berdiri sendiri dan bersifat independen, agar penetapan pemenang lelang atau tender lebih cepat sesuai waktu yang telah ditentukan.

Untuk mempercepat penyelesaian pelaksanaan kegiatan pembangunan bagi pemenang lelang atau tender, hendaknya pemerintah memberikan pelayanan yang lebih cepat dan tepat untuk pencairan dana yang diperlukan dengan memperpendek birokrasi dan diharapkan pelayanan dengan satu pintu Ditemui di ruang kerjanya, Rabu (04/12/2019).

Sekda Kotabaru Drs. Said Akhmad, MM  mengaku sudah memerintahkan seluruh SKPD untuk memasukan  dokumen pelaksanaan proyek ke ULP (Pokja). Hal itu agar pelaksanaan lelang proyek tahun 2020 bisa dilakukan lebih awal (Januari atau paling tidak Maret). Jadi kalau lambat tanyang, itu tinggal SKPD-nya cepat atau lambat bergerak. Kalau ULP, ujar Said, biasanya tergantung SKPD, bila dokumen yang dilelang cepat dikirim maka akan cepat tayang.

"Kalau SKPD terlambat ngirim dokumen yang mau dilelang atau dokumennya tidak lengkap masuk di ULP maka tidak bisa tayang, jadi yang perlu dijaga atau dipantau itu, SKPD yang mempunyai proyek besar seperti Dinas PU, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dinas-dinas ini yang perlu dikawal terus, kapan dokumennya siap dilelang. Kalau sekda sudah lama membuat surat edaran kepada SKPD bahwa proyek harus cepat dilelang,"akunya.

Kata Ahkmad,"Sekaligus menanggapi penyampaian pihak DPRD yang disampaikan dalam rapat paripurna DPRD: agar pemerintah daerah dimintakan mempercepat pelayanan tender di awal tahun dan tahapan pelaksanaan pelelangan, serta penunjukkan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga serapan anggaran pada SKPD lebih efektif agar SILPA dapat diperkecil,"tutupnya.(San)