Kadus Dan PNS Di Desa Pulau Rakyat Tua Dapat BLT Rp 600.000 Per-Bulan

Suarabamega25.com – Ditengah maraknya wabah virus corona yang mematikan, ternyata masih saja ada oknum aparat pemerintah yang coba memainkan anggaran dengan memanipulasi data-data calon penerima Bantuan Sosial (Bansos) untuk yang terdampak Covid-19.

Seperti yang terjadi di Desa Pulau Rakyat Tua, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupeten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Sejumlah daftar calon penerima Bansos dimaksud dituding tidak tepat sasaran dan dinilai banyak kejanggalan.

Terbukti, dari deretan nama-nama yang tercatat dalam daftar Calon Penerima Bantuan Bansos Dampak Coveid-19 untuk Desa Pulau Rakyat Tua, disebut-sebut terdiri dari orang-orang yang dinilai tidak layak didaftar sebagai penerima bantuan dari pemerintah.

Informasi yang diperoleh diantaranya, pengusaha sawit, bahkan disebut sebut oknum PNS yang diduga atas nama suaminya dan dua orang oknum Kepala Dusun (Kadus) turut mendapat bantuan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdampak pandemi virus corona. Hal ini menimbulkan tanda tanya besar dan tudingan miring di kalangan masyarakat, apakah karena mereka orang terdekat atau keluarga Kades sehingga turut didata menerima Bansos atau BLT sebesar Rp 600.000 per-bulan selama 3 bulan itu yang diambil di kantor pos Pulau Rakyat.

Ketika hal ini dikonfirmasi kepada Kepala Desa Pulau Rakyat Tua Hamzah via telepon seluler, buang buang badan. Dikatakannya, dia (Kades, red) tidak ada mendaftarkan PNS, Kepala Dusun, TNI/Polri dan karyawan BUMN maupun keluarganya. Kalaupun ada temuan terdapat nama Kadus maupun yang istrinya PNS itu yang mengeluarkan Dinas Sosial.

Menurut Hamzah warga Desa Pulau Rakyat Tua yang didaftar untuk mendapat bantuan terdampak covid 19 sebanyak lebih kurang 800 orang, tetapi yang keluar mendapat Bansos yang diambil dari kantor pos hanya 69 orang.

“Saya tidak ada mendaftar PNS, TNI/Polri, karyawan maupun Kepala Dusun, Maka, saya juga bingung kalau ada kepala dusun mendapat, dan anehnya ada yang sudah meninggal dunia bisa keluar namanya dapat bantuan” cetus Hamzah.

“Kalau memang ada temuan Kadus atau PNS mendapat bantuan itu haknya, karena saya tidak mendaftar ” tandasnya.

Sumber: PIRNAS.COM