Kinerja Pelaksanaan APBN Dan Peran Kementerian Keuangan Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Bulan September 2022

Suarabamega25.com - Perkembangan perekonomian dunia masih diwarnai dengan kenaikan harga komoditas dan risiko ketidakpastian global yang eskalatif. Sehubungan dengan itu, peran APBN diharapkan tetap waspada, antisipatif serta responsif sebagai shock absorber, Banjarmasin, 21 Oktober 2022.

Kinerja neraca perdagangan di Kalimantan Selatan pada bulan September 2022 masih 

menunjukkan surplus, walaupun tidak sebesar bulan yang lalu. Sementara itu, kondisi makro, ekonomi di Kalimantan Selatan ditandai dengan peningkatan angka inflasi sebesar 1,42 %.

Angka tersebut meningkat cukup tinggi jika dibandingkan pada bulan sebelumnya yang mengalami penurunan inflasi sebesar 0,42 %. Kenaikan harga BBM yang telah diputuskan oleh Pemerintah pada awal September 2022, telah mempengaruhi harga barang atau jasa yang

terdampak secara langsung di lapangan, antara lain : sektor transportasi serta perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya. Kenaikan beberapa harga barang atau jasa tersebut telah 

mempengaruhi hasrat konsumsi masyarakat yang saat ini cenderung menurun. 

Dengan kondisi tersebut, untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang 

sedang meningkat, Pemerintah perlu menahan daya beli masyarakat agar tidak turun. Hal tersebut karena sebagian besar pertumbuhan ekonomi kita saat ini masih ditopang oleh permintaan domestik dan komoditas ekspor. 

Di sisi lain, upaya pemerintah untuk menahan laju inflasi yang semakin tinggi, juga mempunyai peran yang sangat penting. Antara lain diwujudkan dalam bentuk strategi menjaga pasokan bahan makanan di pasar untuk menjamin ketersediaannya sehingga harga bahan 

makanan tidak naik. 

PENDAPATAN NEGARA

Sampai dengan 30 September 2022 kinerja pendapatan negara mencapai Rp.14.392,84 miliar atau 98,01 % dari target, tumbuh lebih tinggi sebesar 91,66 % dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2021, atau meningkat sebesar Rp.6.883,12 miliar.

Realisasi penerimaan perpajakan hingga 30 September 2022 telah mencapai Rp. 

13,482,32 miliar atau 98,40 % dari target APBN 2022 sebesar Rp 13.701,33 miliar. Realisasi penerimaan pajak tersebut tumbuh sebesar 109,52 % (y-o-y). Sedangkan realisasi penerimaan 

Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp.1.079,69 miliar hingga 30 September 2022. Angka tersebut telah mencapai 81,84 % dari target yang ditetapkan. Sementara itu realisasi pendapatan negara yang berasal dari PNBP di wilayah Kalimantan Selatan mencapai nilai Rp 910,52 miliar 

atau 92,61 % dari target. 

BELANJA NEGARA 

Realisasi belanja negara sampai dengan 30 September 2022 mencapai Rp18.332,75

miliar atau 63,86 % dari pagu. Secara total , capaian realisasi belanja tersebut lebih rendah sebesar 0,24 % jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu. 

Untuk Belanja Pemerintah Pusat tercatat realisasi sebesar Rp. 5.215,41 miliar ( 62,09 % pagu), atau turun 13,57 % dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2021 yang mencapai Rp 6.034,38 miliar. 

Untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Kalimantan Selatan 

sampai dengan 30 September 2022 tercatat sebesar Rp 13.117,35 milyar atau 64,60 % dari pagu. Jika dibandingkan dengan realisasi bulan September 2021 lebih tinggi sebesar 6,28 %. 

Realisasi APBN menurut jenis belanja dapat disampaikan sebagai berikut : Belanja pegawai untuk peningkatan kualitas pelayanan publik sesuai agenda reformasi pemeringtah. 

Realisasi sudah mencapai 73 % dari pagu Rp. 3,6 trlyun. Untuk jenis belanja barang diarahkan untuk pelayanan dasar pemerintah yang semakin baik. Realisasi sebesar mencapai 59, 3 % dari 

pagu Rp. 2,94 trilyun. Untuk belanja modal diarahkan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastuktur dasar kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Realisasi sudah mencapai 44,63 % 

dari pagu Rp. 1,8 trilyun. Sedangkan u ntuk belanja bantuan sosial diarahkan untuk 

penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial. Realisasi sudah mencapai 86,89 % dari pagu sebesar Rp. 11,51 Milyar. 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Total penyerapan belanja APBD lingkup Kalimantan Selatan sampai 30 September 2022 telah mencapai 54,22 % atau Rp 15.067,09 milyar dari total pagu Rp. 27.788,24 milyar.

Sedangkan realisasi pendapatan mencapai 66,85 % dari target sebesar Rp. 25.158, 20 milyar yaitu sebesar Rp. 16.819,04 milliar.

RESPON KEBIJAKAN ATAS KENAIKAN HARGA BBM DI KALIMANTAN SELATAN

Kebijakan utama yang perlu dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan otoritas moneter adalah dalam bentuk Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Untuk menahan dampak inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga BBM, dilakukan pengendalian harga 

komoditas pangan yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat melalui operasi pasar murah, peningkatan budi daya ikan haruan dan program urban farming. 

Di sisi lain, Pemerintah juga melakukan upaya penebalan perlindungan sosial dalam bentuk pemberian bantuan sosial yang diharapkan dapat menahan kontraksi atau pelemahan pertumbuhan ekonomi serta daya beli masyarakat. Untuk kebutuhan tersebut telah disediakan 

dana sebesar Rp. 24,17 Tilyun sebagai bantalan untuk melindugi daya beli masyarakat. Sampai dengan bulan September 2022, telah direalisasikan pemberian perlindungan sosial 

tersebut untuk wilayah Kalimantan Selatan yaitu : BLT BBM sebesar Rp. 56,3 Milyar untuk 187.682 KPM ; realisasi BSU, Bantuan Subsidi Upah Rp. 28,96 Milyar untuk 48.277 KPM serta alokasi 

perlinsos pemda yang berasal dari alokasi belanja wajib 2% , sudah direalisasikan sebesar Rp. 5,9 milyar berasal dari bansos Kabupaten HSU. 

Peran dari pemerintah daerah dalam pengendalilan inflasi juga telah diwujudkan dalam beberapa kebijakan antara lain : alokasi Dana Insentif Daerah yang sudah diperhitungkan untuk kinerja pengendalian inflasi serta penggunaan BLT Dana Desa untuk mempertahankan daya beli 

masyarakat desa. Realisasi Dana Insentif Daerah yang sudah mendapat penghargaan adalah Kabupaten Tabalong dengan memperoleh tambahan alokasi dana sebesar Rp. 10,68 miliar karena 

berhasil menurunkan inflasi sebesar 0,5 % dari semula inflasi 4,86 % menjadi 4, 36 %.

REALISASI PC PEN KALIMANTAN SELATAN

Realisasi PC-PEN di Kalimantan Selatan hingga 30 September 2022 mencapai Rp1.830,67 miliar yang terdiri dari Klaster Perlindungan Masyarakat, Penanganan Kesehatan dan Penguatan 

Pemulihan Ekonomi.

Klaster Perlindungan Masyarakat, realisasi penyaluran PKH sebesar Rp202,35 miliar untuk 91.039 KPM, Kartu Sembako sebesar Rp.308,93 miliar untuk 169.944 KPM, BLT Dana Desa Rp414,99 miliar untuk 159.714 KPM, BLT Minyak Goreng sebesar Rp51,51 miliar untuk 171.705 KPM. 

Untuk klaster penanganan kesehatan, realisasi penyaluran Klaim Pasien sebesar Rp.300,71 miliar untuk 5.767 pasien dan Insentif Nakes sebesar Rp12,16 kepada 2.170 nakes.

Realisasi Program Penguatan Pemulihan Ekonomi untuk Padat Karya PUPR sebesar 

Rp.167,45 miliar kepada 11.060 penerima, Infrastruktur Konektivitas PUPR sebesar Rp191,72 miliar, Ketahanan Pangan PUPR sebesar Rp41,66 miliar, dan Insentif Pajak sebesar Rp7,73 miliar.

REALISASI KUR DAN UMi

Kinerja penyaluran KUR terus meningkat seiring dengan program pemerintah untuk terus memberdayakan UMKM. Pada 30 September 2022, jumlah KUR yang telah disalurkan adalah sebesar Rp. 3,97 trilyun, naik sebesar Rp. 665,3 milyar atau 20,3 % jika dibandingkan dengan tahun yang lalu. Sektor utama yang mendominasi untuk kredit KUR adalah sektor perdagangan 

besar dan eceran. Kalau dilihat dari jumlah debitur per 30 September 2022 di wilayah Kalimantan Selatan, tercatat sebanyak 77.795 debitur. Ada penurunan jika dibandingkan jumlah debitur tahun 

lalu sebanyak 85.001 debitur. 

Kinerja penyaluran UMi sampai dengan bulan September 2022 tercatat sebesar Rp. 38,23 milyar untuk 9.859 debitur dengan sektor utama adalah perdagangan dan eceran. Jika dibandingkan dengan tahun yang lalu, ada penurunan kinerja penyaluran UMi sebesar 26,06 %. 

ISU STRATEGIS REGIONAL 

Neraca perdagangan di wilayah Kalimantan Selatan pada bulan September 2022 tetap mengalami surplus namun mengalami penurunan jika dibandingkan dengan surplus pada bulanbulan sebelumnya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya trend penurunan harga produk CPO dan turunannya. 

Tim Kanwil Ditjen Bea Cukai Kalimantan Selatan dan KPP Bea Cukai TMP B Banjarmasin pada tanggal 16 September 2022 berhasil mengamankan kl 1000 butir diduga MDMA / Ekstasi seberat 370 g yang dikirim dari Malaysia. Lokasi penindakan berada di Kantor Pos Lalu Bea Banjarbaru Landasan Ulin Tengah. Kota Banjarbaru.

Isu dari Direktorat Jenderal Pajak adalah rencana sinkronisasi antara NIK dan NPWP dimaksudkan untuk mempermudah akses para wajib pajak dalam administrasi perpajakan. Selanjutnya NPWP akan diganti dengan NIK secara penuh yang direncanakan akan dilaksanakan 

secara efektif mulai 1 Januari 2024. 

Insentif perpajakan terkait Covid yang semula dibatasi sampai dengan 30 Juni 2022 diperpanjang dengan 30 Desember 2022 dimaksudkan untuk mendorong kegiatan perekonomian masyarakat melalui pemberian keringanan para pengusaha untuk mendapat keringanan pajak. 

Isu dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara terkait dengan terbitnya PP No. 28 tahun 2022 yaitu terkait upaya percepatan penyelesaian piutang negara yang sampai saat ini belum tertagih atau dilunasi. Selanjutnya dengan PP tersebut, saat ini dapat dilakukan tindakan yang lebih tegas 

dalam penyelesaian utangnya misalnya dalam bentuk melakukan black list terhadap pihak yang berutang.

Terbitnya PMK 137/PMK.06/2022 mengatur tentang penghapusan piutang negara yang tidak dapat diselesaikan melalui PUPN, saat ini dapat dilakukan lebih mudah oleh pemerintah daerah dalam rangka memperbaiki kualitas piutang negara.