Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Khawatir Penguasaan Ekonomi Ancaman Kedaulatan

Suarabamega25.com, Bogor – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI), Sjafrie Sjamsoeddin, baru-baru ini mengungkapkan kekhawatirannya terkait penguasaan ekonomi nasional oleh sekelompok kecil pengusaha yang mendominasi perekonomian Indonesia. Dalam pengarahannya kepada peserta retret Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Rumpin, Bogor, pada Sabtu (31/1), Menhan menyebutkan bahwa sepuluh pengusaha tertentu menguasai sektor-sektor strategis yang dapat berisiko terhadap kedaulatan negara.

“Meski secara formal legalitas usaha mereka sah, praktik yang dilakukan dalam operasional bisnis mereka kerap merugikan negara, bahkan sering kali menyimpang dari aturan yang berlaku,” ungkap Menhan Sjafrie. Meskipun ia tidak merinci siapa saja pengusaha tersebut, Menhan menegaskan bahwa ia memiliki data valid mengenai keberadaan mereka, yang menunjukkan pengaruh besar mereka dalam ekonomi Indonesia.

Menhan juga menyoroti pentingnya tindakan tegas terhadap eksploitasi sumber daya alam yang sering kali dilakukan dengan cara ilegal. Ia mengungkapkan bahwa sektor-sektor seperti perkebunan sawit, tambang timah, dan nikel telah menjadi sasaran utama eksploitasi ilegal yang merugikan negara. Untuk menanggulangi hal tersebut, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), yang bertujuan menindak penyelundupan dan penyelewengan terhadap sumber daya strategis Indonesia.

“Kerugian negara akibat praktik ilegal ini diperkirakan mencapai Rp5.770 triliun. Angka ini sangat besar dan menunjukkan bahwa ancaman terhadap kedaulatan negara bukan hanya berasal dari faktor militer, tetapi juga dari penguasaan ekonomi yang tidak terkendali,” tegas Sjafrie.

Menhan mengingatkan bahwa ekonomi negara harus dikelola untuk kepentingan nasional dan menghindari dominasi segelintir elite ekonomi yang bisa menggerogoti ketahanan ekonomi bangsa. Oleh karena itu, langkah-langkah tegas perlu diambil untuk memastikan pengelolaan kekayaan alam Indonesia berjalan secara adil dan bermanfaat bagi seluruh rakyat, bukan hanya segelintir pihak yang memiliki kekuatan ekonomi.

Dengan upaya pembentukan Satgas PKH dan pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik-praktik ekonomi yang merugikan negara, Menhan berharap dapat mencegah terjadinya penguasaan sumber daya alam oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sekaligus menjaga kedaulatan ekonomi Indonesia di masa depan.