DPRD Kotabaru Gelar RDP Bahas Kelangkaan Solar dan Pertalite, Warga Desak Solusi Konkret

Suarabamega25.com, Kotabaru – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotabaru menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar dan Pertalite yang dikeluhkan masyarakat dalam beberapa waktu terakhir, Senin (4/5/26).

RDP tersebut menghadirkan perwakilan pemerintah daerah, instansi terkait, serta pihak penyalur BBM guna mencari akar permasalahan sekaligus merumuskan solusi yang tepat. Kelangkaan ini dinilai telah berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, terutama nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil yang sangat bergantung pada ketersediaan BBM bersubsidi.

Dalam forum tersebut, sejumlah warga menyampaikan keluhan terkait sulitnya mendapatkan solar dan Pertalite di SPBU. Bahkan, antrean panjang kerap terjadi dan tidak jarang masyarakat harus pulang tanpa mendapatkan BBM.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Awaludin mengatakan, persoalan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Mereka meminta pemerintah daerah bersama pihak terkait untuk segera mengambil langkah nyata, mulai dari pengawasan distribusi hingga evaluasi kuota BBM yang dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Kelangkaan ini sudah sangat meresahkan. Kami mendorong pemerintah daerah untuk segera mencarikan jalan keluarnya, termasuk berkoordinasi dengan pihak Pertamina agar pasokan kembali normal,” ujar salah satu anggota DPRD dalam rapat tersebut.

Sementara itu, pihak terkait menjelaskan bahwa distribusi BBM sebenarnya tetap berjalan, namun terdapat beberapa kendala seperti tingginya permintaan serta dugaan adanya penyaluran yang tidak tepat sasaran.

Menanggapi hal itu, DPRD meminta agar pengawasan diperketat, termasuk memastikan BBM subsidi benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Selain itu, diperlukan langkah strategis seperti penambahan kuota dan penertiban distribusi di lapangan.

RDP ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM di Kotabaru. Masyarakat pun berharap pemerintah segera mengambil tindakan konkret agar aktivitas ekonomi tidak terus terganggu akibat sulitnya mendapatkan bahan bakar.