Polda Kalsel Ungkap 35 Kasus Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, 33 Tersangka Diamankan

Suarabamega25.com – Polda Kalimantan Selatan melalui Ditreskrimsus bersama jajaran Polres berhasil mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG subsidi dalam kurun waktu kurang dari satu bulan, Senin di Mapolda Kalsel, Banjarbaru

Kapolda Kalsel, Rosyanto Yudha Hermawan, menyampaikan pengungkapan dilakukan selama periode 6 April hingga 4 Mei 2026. Dalam rentang waktu tersebut, pihaknya berhasil mengungkap 35 laporan polisi dengan total 33 tersangka di 28 tempat kejadian perkara (TKP).

Didampingi Wakapolda Pangarso Rahardjo dan jajaran pejabat utama, Kapolda menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bagian dari komitmen menjaga ketahanan energi nasional, khususnya memastikan distribusi BBM dan LPG subsidi tepat sasaran.

Dari hasil pengungkapan, kerugian negara akibat praktik ilegal ini ditaksir mencapai Rp12,4 miliar, sementara nilai yang berhasil diselamatkan sebesar Rp74,6 juta.

Para pelaku diketahui menggunakan berbagai modus operandi, seperti memodifikasi tangki kendaraan untuk membeli BBM subsidi berulang kali di SPBU dan menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi, hingga penimbunan bio solar. Pada kasus LPG, pelaku memindahkan isi tabung 3 kilogram ke tabung gas portable untuk dijual dengan harga lebih mahal, bahkan di atas harga eceran tertinggi (HET).

Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 9.484,9 liter Pertalite, 2.985 liter solar, 723 tabung LPG 3 Kg isi, 488 tabung kosong, 2.213 tabung gas portable, 277 jerigen, satu tandon kapasitas 1.000 liter, serta puluhan kendaraan.

Kapolda menegaskan pihaknya akan terus menindak tegas praktik ilegal tersebut serta menelusuri jaringan distribusi yang terorganisir.

Sementara itu, Sales Branch Manager Pertamina Kalsel, Wicaksono Ardi Nugraha, menjelaskan bahwa pengawasan melalui sistem barcode BBM terus dievaluasi. Pihaknya juga menerapkan pemblokiran terhadap barcode yang terindikasi disalahgunakan melalui pencocokan data dan rekaman CCTV.

“Jika ditemukan penggunaan tidak wajar, barcode akan kami blokir agar tidak bisa digunakan kembali,” ujarnya.