Perjuangkan Nasib Nelayan, DPRD Kotabaru Berikan Masa Toleransi hingga Desember

Suarabamega25.com, Kotabaru – Persoalan administrasi dokumen kapal nelayan di Kabupaten Kotabaru mulai menemukan titik terang. Melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD, pemerintah daerah, dan instansi terkait, disepakati pemberian toleransi hingga akhir Desember 2026 bagi nelayan yang masih dalam proses melengkapi dokumen perkapalan.

RDP yang dipimpin Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti, berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Komisi DPRD Kotabaru, Senin (9/11/2026). Pertemuan tersebut dihadiri Dinas Perikanan, KSOP, Polairud, sejumlah anggota DPRD, serta Kepala Desa Hilir Muara, Drs. Usman Pahero, DP., M.Pd., M.M.

Kepala Desa Hilir Muara, Usman Pahero, menyambut baik hasil pertemuan tersebut. Menurutnya, kesepakatan itu menjadi angin segar bagi para nelayan yang selama ini menghadapi kendala dalam pengurusan dokumen kapal.

Ia menyebutkan, pihak desa diberikan kesempatan hingga akhir Desember untuk mempercepat penyelesaian dokumen, seperti grosse akta, pas besar, dan sertifikat kapal.

"Alhamdulillah, dari hasil pertemuan ini sudah ada titik terang. Kami diberikan waktu sampai bulan Desember untuk mempercepat proses pengurusan dokumen para nelayan," ungkap Usman.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD, KSOP, PSDKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta seluruh pihak yang telah terlibat dalam mencari solusi atas persoalan tersebut.

Usman menjelaskan, salah satu kendala yang dihadapi nelayan selama ini adalah miskomunikasi dalam penggunaan aplikasi KSOP, terutama terkait kesalahan penginputan dan keterlambatan memasukkan data. Melalui RDP tersebut, berbagai kendala teknis akhirnya mendapat penjelasan sehingga proses pengurusan dapat dilanjutkan dengan lebih baik.

Sementara itu, perwakilan KSOP Batulicin, Afzhal, menjelaskan bahwa hambatan penerbitan dokumen kapal berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan proses pengukuran kapal. Pihaknya berkomitmen meningkatkan pelayanan serta meminta pemilik kapal segera melengkapi seluruh persyaratan yang diperlukan.

Dukungan juga disampaikan Kepala Dinas Perikanan Kotabaru, H. Zaenal Arifin. Ia menyebutkan adanya toleransi rekomendasi bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan yang masih dalam proses pengurusan dokumen hingga akhir Desember 2026.

Kasat Polairud Kotabaru, M. Rifani, turut mendukung penyelesaian persoalan tersebut melalui koordinasi lintas instansi. Namun, ia menegaskan bahwa proses administrasi tetap harus memperhatikan ketentuan dan aspek keselamatan pelayaran.

Ketua DPRD Kotabaru, Hj. Suwanti, menegaskan bahwa sinergi seluruh pihak sangat diperlukan agar penerbitan dokumen kapal dapat dipercepat. Ia juga mendorong penguatan komunikasi antara nelayan dan KSOP serta kelengkapan administrasi di sektor perikanan.

Sebagai langkah lanjutan, Dinas Perikanan Kotabaru akan berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan guna membantu penyelesaian dokumen perikanan yang masih terkendala.

Dengan adanya kesepakatan tersebut, diharapkan persoalan administrasi tidak lagi menjadi penghambat utama bagi aktivitas nelayan. Mereka diharapkan dapat menjalankan mata pencaharian dengan tetap memperhatikan ketentuan keselamatan dan menyelesaikan seluruh persyaratan dokumen kapal sesuai batas waktu yang telah disepakati.