Isu SARA Diprediksi ‘Laku’ di Tahun Politik, JK: Batasannya Harus Ditaati
Suarabamega25.com – Memasuki tahun politik, isu suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) diprediksi masih akan marak bermunculan. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tak menampik isu SARA akan selalu “laku” dalam dunia politik. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia karena di negara demokrasi sebesar Amerika pun, isu SARA tetap ada selama kampanye Pilpres 2017.
“Isu yang paling hot ya isu pertentangan tadi, ideologi, SARA, macem-macem dan itu terjadi tak hanya di Indonesia. Di AS kemarin isu yang paling banyak? isu Islam, isu Meksiko, isu apa, oleh Trump sehingga dia menang. Jadi bukan hanya Indonesia di mana-mana kampanye terjadi,” kata JK di kantor wakil presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (27/12/2017).
Terlebih saat ini, lanjutnya, penyebaran isu SARA, kampanye negatif dan hitam berlangsung di media sosial secara masif. JK mengingatkan, dalam penyelenggaraan demokrasi, ada batasan-batasan yang harus ditaati agar kebebasan yang dipraktikkan tidak kebablasan dan justru menyebabkan kerusakan.
“Tentu ada batasannya, KPU juga sudah bikin batasan-batasan, pemerintah bikin batasan-batasan, sehingga batasan itu agar ditaati,” ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti memprediksi politik SARA masih akan dimainkan di tahun politik mendatang. Bahkan tak berhenti pada Pilkada 2018, namun berlanjut hingga Pemilu 2019. Efek politik SARA ini dikhawatirkan melebihi bahaya politik uang.
“Pengalaman kita di Pilkada DKI Jakarta, memperlihatkan bahayanya isu SARA bahkan melebihi bahaya politik uang. Politik uang berbahaya tapi efeknya tidak panjang,” kata Ray dalam sebuah acara diskusi di bilangan Setia Budi, Jakarta Selatan, Selasa 26 Desember 2017.
“Isu yang paling hot ya isu pertentangan tadi, ideologi, SARA, macem-macem dan itu terjadi tak hanya di Indonesia. Di AS kemarin isu yang paling banyak? isu Islam, isu Meksiko, isu apa, oleh Trump sehingga dia menang. Jadi bukan hanya Indonesia di mana-mana kampanye terjadi,” kata JK di kantor wakil presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (27/12/2017).
Terlebih saat ini, lanjutnya, penyebaran isu SARA, kampanye negatif dan hitam berlangsung di media sosial secara masif. JK mengingatkan, dalam penyelenggaraan demokrasi, ada batasan-batasan yang harus ditaati agar kebebasan yang dipraktikkan tidak kebablasan dan justru menyebabkan kerusakan.
“Tentu ada batasannya, KPU juga sudah bikin batasan-batasan, pemerintah bikin batasan-batasan, sehingga batasan itu agar ditaati,” ujar dia.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti memprediksi politik SARA masih akan dimainkan di tahun politik mendatang. Bahkan tak berhenti pada Pilkada 2018, namun berlanjut hingga Pemilu 2019. Efek politik SARA ini dikhawatirkan melebihi bahaya politik uang.
“Pengalaman kita di Pilkada DKI Jakarta, memperlihatkan bahayanya isu SARA bahkan melebihi bahaya politik uang. Politik uang berbahaya tapi efeknya tidak panjang,” kata Ray dalam sebuah acara diskusi di bilangan Setia Budi, Jakarta Selatan, Selasa 26 Desember 2017.
sumber: okezone
Tidak ada komentar: