Sayed Jafar Pimpin Upacara HUT ke-74 RI di Kantor Bupati

Suarabamega25.com - Bupati Kotabaru Sayed Jafar memimpin upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI yang ke-74. Upacara dilaksanakan di Halaman Kantor Bupati Kotabaru.

Pantauan Suarabamega25.com, Jafar tampak naik ke mimbar upacara sekitar pukul 09.30 WIB, Sabtu (17/8/2019). Jafar tampak memakai pakaian Banjar berwarna Kuning.

Upacara dimulai dengan pengibaran bendara Merah Putih oleh Paskibra Kabupaten Kotabaru. Diketahui, paskibra ini merupakan pasukan pengibar bendera yang telah dilatik Bupati

Sebelum bendera dikibarkan, Jafar terlebih dahulu menyerahkan bendera ke pembawa baki. Pengibaran bendera merah putih diiringi dengan lagu Indonesia Raya.

Upacara peringatan HUT RI di Kantor Bupati  ini dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Forkopimda, Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru, Sekda Kotabaru, Ketua TP PKK Kotabaru, Kepala SKPD, SKPD, Para Camat, Kepala Desa, Pimpinan BUMD, BUMN, Ulama, Tokoh Agama, Tokoh Agama, Para Guru, mahasiswa, siswa siswi SD, SMP dan Pelajar dan para tamu undangan.

Kemerdekaan Republik Indonesia ke – 74, Bupati Kotabaru Sayed Jafar, S.H meminta segenap generasi bangsa mengenang jasa para pahlawan dalam merebut kemerdekaan.

Menurut Bupati, pahlawan adalah sosok penting dibalik kemerdekaan, karena telah mengorbankan jiwa dan raga serta segala yang dimilikinya demi memperjuangkan kemerdekaan yang saat ini dinikmati oleh generasi penerus.

“Selaku generasi penerus, mari kita bersama – sama memaknai dan mengisi kemerdekaan ini,” ujar Bupati Kotabaru saat di temui usai menjadi Irup pada Upacara Bendera Detik – Detik Proklamasi Kemerdekaan RI Ke – 74 di halaman Kantor Bupati Kotabaru.

Menurutnya lagi, melalui pelaksanaan pembangunan seperti saat ini, merupakan satu diantara upaya dari generasi penerus untuk memaknai dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia 74 tahun silam.

“Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan, dibutuhkan sinergitas dari seluruh komponen masyarakat. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak bisa hanya diserahkan kepada satu pihak saja, seperti Pemerintah Daerah," tutupnya.(San)