Pemprov Kaltim Akan Undang Kerabat Kesultanan Kutai Bahas soal Ibu Kota Negara

Suarabamega25.com, SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menjawab keluhan kerabat Kesultanan Kutai Ing Martadipura yang mengaku tak pernah dilibatkan bahas ibu kota negara.

Plt Sekretaris Provinsi Kaltim M Sabani mengatakan, urusan pemindahan ibu kota negara adalah keputusan pemerintah pusat.

Pemerintah daerah sifatnya hanya mendukung hal-hal yang dibutuhkan pusat dan memberi pendapat.

"Ini baru start awal. Semua regulasi yang berkaitan dengan ibu kota negara kan belum ada semua. Tentu kedepan pembahasan lanjutan semua pihak akan kami undang," ungkap Sabani, saat ditemui di Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Rabu (23/10/2019).

Sabani mengatakan, saat ini urusan pemindahan ibu kota negara baru sebatas tinjauan lokasi dan lain-lain.

"Ya kita tunggu keputusan pusat yang lebih kongkrit. Regulasi saja belum ada. Sambil kita juga mempersiapkan semua yang mendukung terlaksananya pemindahan," ujar dia.

Meski demikian, Sabani mempersilahkan jika ada tokoh masyarakat yang ingin memberi pendapat kepada pemerintah daerah untuk disampaikan ke pemerintah pusat.

"Pak gubernur mempersilahkan semua orang menyampaikan pendapat soal ibu kota negara. Silahkan saja. Sejauh ini, langkah pemerintah daerah juga belum masif karena itu kewenangan pusat," terang dia.

Sabani memastikan, akan ada waktu yang tepat Gubernur Kaltim Isran Noor mengumpulkan semua tokoh masyarakat di Kaltim pembahasan ibu kota negara secara khusus. Soal waktu, Sabani masih menunggu progres pemerintah pusat.

"Saat ini, kami masih menunggu keputusan pusat soal regulasi dan lain-lain soal ibu kota negara ini agar lebih kongkrit," ujar dia.

Sumber: KOMPAS.com