Pemkab Kotabaru Ikuti Rakoor Peningkatan Kualitas Anak Daerah se-Kalimantan Selatan

Suarabamega25.com - Pemerintah Kabupaten Kotabaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakoor) Peningkatan Kualitas Anak Daerah (PK2D) Provinsi Kalimantan Selatan secara virtual.  dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas DP3AKB Provinsi Kalimantan Selatan, Hj. Husnul Khatimah, S.H., M.H, Jumat (1/8/25) di ruang Kolaborasi Lantai III BAPERIDA 

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Asisten I Setda Kotabaru H. Minggu Basuki, Ketua TP PKK Kabupaten Kotabaru, kepala perangkat daerah terkait, camat Sampanahan, kepala Puskesmas, TP PKK Kecamatan, serta kepala desa dan perwakilan instansi pendukung PK2D lainn

Rakoor ini merupakan tindak lanjut dari undangan resmi Dinas PPPAKB Provinsi Kalimantan Selatan dan membahas hasil survei serta pemetaan indikator Indeks Kualitas Keluarga (IKK) di desa-desa lokus. Kabupaten Kotabaru menetapkan Desa Sampanahan sebagai desa lokus untuk pelaksanaan program peningkatan kualitas anak daerah tahun 2025.

Dalam sambutannya, Hj. Husnul Khatimah menyampaikan bahwa Rakoor PK2D bertujuan menyinergikan pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga di 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada para kader kualitas keluarga yang telah bekerja keras dalam mengumpulkan data dari setiap lokus dan menginputnya ke dalam aplikasi berbasis web. Data ini menjadi landasan penting dalam mengidentifikasi permasalahan dan menentukan intervensi terhadap indikator kualitas keluarga,” ujarnya.

Data yang dihimpun akan menjadi acuan bagi tim pelaksana program untuk memetakan indikator mana saja yang memerlukan penguatan.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DP3A Provinsi Kalimantan Selatan, Pandu Aksana, memaparkan hasil survei di Desa Sampanahan, Kecamatan Sampanahan. Berdasarkan 29 indikator dari 5 dimensi IKK, desa tersebut memperoleh skor 75,91%, yang tergolong dalam kategori responsif gender dan hak anak. Namun, terdapat 9 indikator yang masih berada di bawah angka 75%, yang menunjukkan perlunya perhatian khusus.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru, H. Minggu Basuki, yang mewakili Sekretaris Daerah, menyatakan bahwa Rakoor ini merupakan bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga di desa.

 “Peningkatan kualitas keluarga di Desa Sampanahan mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 100 Tahun 2019. Ketahanan keluarga yang tangguh dan mandiri akan menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat dan daerah,” ujar Minggu Basuki.

Dalam mendukung implementasi PK2D, berbagai perangkat daerah turut serta menyinergikan programnya, antara lain:

1. Dinas Kesehatan – Penanganan stunting, penyuluhan, pembinaan posyandu.

2. DP3APPKB – Pelatihan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, forum perlindungan anak.

3. Disparpora – Dukungan fasilitas olahraga.

4. TP PKK Kotabaru – Pembinaan UP2K, pola asuh anak, kebun keluarga.

5. Dinas Perkim – Program bedah rumah (Aladin).

6. Disdukcapil – Layanan administrasi kependudukan.

7. Dinas Perikanan – Gerakan gemar makan ikan, bantuan bibit.

8. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan – Bantuan buku untuk perpustakaan desa.

9. Dinas Sosial – Bantuan sosial untuk disabilitas dan lansia.

10. Bagian Kesra Setda – Pelatihan pemandian jenazah.

11. Dinas Perindagkop – Pendampingan kelompok usaha dan legalitas UMKM.

12. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian – Bantuan bibit tanaman.

Bupati Kotabatu diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat  Kotabaru Drs. Minggu Basuki mengatakan, "Mengajak seluruh elemen — pemerintah, PKK, dunia usaha, dan masyarakat — untuk berperan aktif dalam merealisasikan program-program PK2D.

“Saya yakin, jika kita bersatu dengan komitmen dan integritas, kita bisa mewujudkan keluarga-keluarga tangguh yang menjadi pilar kemajuan Desa Sampanahan dan Kabupaten Kotabaru,” pungkasnya.(red)