Kinerja Pelaksanaan APBN Dan Peran Kemenkeu Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Bulan Maret 2023

Suarabamega25.com - Banjarmasin, 18 April 2023 - Perkembangan perekonomian dunia 2023 masih diwarnai dengan tantangan berat,

karena gejolak geopolitik dan krisis keuangan global. Beberapa indikator menunjukan mulai adanya kontraksi, salah satu indikator adalah PMI Manufaktur. Dari data yang ada menunjukkan bahwa aktivitas manufaktur di negara-negara maju maju (hampir 60%) mengalami kontraksi,

namun Indonesia dan India masih ekspansif.

Sementara itu, negara Indonesia merupakan sebagian kecil negara yang mempunyai

prospek pertumbuhan ekonomi yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah

Indonesia menunjukkan angka yang mengesankan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi

Nasional sebesar 5,3 %. Dari sisi demand, masih menunjukkan komsumsi masyarakat yang masih kuat.

Sampai dengan akhir Maret 2023, kinerja makro ekonomi Kalimantan Selatan masih

menunjukkan angka pertumbuhan sebesar 5,32 % secara y-o-y. Dari hasil assesment, target pertumbuhan ekonomi tahun 2023 adalah sebesar 4,40 sampai 5,20 %.

Inflasi pada bulan Maret

2023 tercatat sebesar 0,77 % secara month to month. Penyumbang andil inflasi terbesar antara

lain, angkutan udara, cabai merah, tarif pam, bensin, cabai rawit, mobil, ikan gabus, pepaya,

rokok kretek filter dan cumi-cumi asin. Sedangkan yang menahan laju inflasi bulanan antara lain, bawang merah, mangga, obat dengan resep, daging ayam ras, ikan asin telang, ikan layang,

tomat, ikan nila, kacang panjang. Komoditas penyumbang andil inflasi yoy pada Maret 2023,

antara lain beras, bensin, angkutan udara, rokok kretek filter, dan tarif air minum pam. Upaya pengendalian inflasi telah dilaksanakan antara lain; pelaksanaan rapat koordinasi dan HLM TPID untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar pihak terkait, operasi pasar murah yang menjangkau seluruh wilayah selama Maret 2023. Untuk menjaga Ketersediaan Pasokan

Menjelang Hari Besar Keagamaan, telah dilakukan uji coba penyaluran beras kepadap Qur'an 1.202 ASN

di lingkungan Pemprov Kalsel. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga melakukan

monitoring ke 4 (empat) distributor minyak goreng, tepung terigu, gula dan beras, membuat

inovasi penciptaan bibit beras lokal varian Siam Madu, melaksanakan Gerakan Tanam Cabai di

pekarangan sebanyak 5.000 bibit cabai merah, dan launching program SISKA KU INTIP (Sistem Integerasi Kelapa Sawit Sapi Berbasis Kemitraan Usaha Ternak Inti Plasma).

Neraca perdagangan pada bulan Maret 2023 mengalami surplus sebesar US$1.552,06

Juta. Kinerja ekspor s.d Maret 2023 mengalamai peningkatan sebesar 10,72% (mtm). Nilai

ekspor mengalami peningkatan disebabkan oleh tingginya permintaan batu bara dari Kawasan

Uni Eropa dan tingginya harga komoditas batu bara setelah perang Rusia-Ukraina meletus.

Sedangkan kinerja Impor mengalami penurunan sebesar 14,90% (mtm) karena permintaan dari dalam negeri menurun.

(5) Penyaluran DAK Nonfisik Bantuan Operasional Kesehatan dilakukan dengan

cara pemindahbukuan dari RKUN ke rekening Puskesmas.(6) Alokasi Dana Insentif Daerah

diberikan kepada Daerah berkinerja baik dan Daerah tertinggal berkinerja baik. Serta (7)

Pengalokasian Dana Desa Tambahan sebagai reward atas kinerja pengelolaan Dana Desa pada

Tahun berjalan.

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Total penyerapan belanja APBD lingkup Kalimantan Selatan sampai 31 Maret 2023 telah

mencapai 11,05% atau Rp. 2.927,50 milyar dari total pagu Rp. 31.976,49 milyar. Sedangkan realisasi pendapatan mencapai 15,72% dari target sebesar Rp. 30.721, 17 milyar yaitu sebesar

Rp. 4.830, 76 milliar.

REALISASI KUR DAN UMi

Pada Maret 2023, jumlah penyaluran KUR di Kalimantan Selatan telah mencapai Rp 649, 59 milyar juta untuk 10.106 debitur. Penyaluran KUR tertinggi di Kota Banjarmasin sebesar 28,90% sebesar 187, 76 miliar. Sektor perdagangan mendominasi penyaluran KUR di Kalimantan Selatan. Pedoman terkait penyaluran KUR di tahun 2023 diatur melalui Permenko bidang

Perekonomian No. 1 Tahun 2023, yang diundangkan pada tanggal 27 Januari 2023.

Beberapa poin perubahan terkait penyaluran KUR di tahun 2023 adalah perubahan

kebijakan mengenai pengenaan suku bunga bagi debitur baru dan debitur existing, pengenaan

sanksi bagi perbankan yang mengenakan agunan tambahan bagi debitur super mikro dan mikro

(pinjaman s.d Rp100 juta).

Penyaluran UMi di Kalimantan Selatan per 31 Maret 2023 sebesar Rp. 3,77 miliar yang

diberikan kepada 985 debitur. Penyaluran UMi tertinggi di Kota Banjarmasin sebesar 11,02%

atau sebesar 415,9 juta kepada 116 debitur. Sampai dengan Maret 2023 belum ada penyaluran

Umi di Kab. Kotabaru. Sektor perdagangan mendominasi penyaluran UMi ooodi Kalimantan Selatan

sebesar 74,05% atau mencapai Rp2,79 miliar.

LAPOR SPT TAHUNAN

Lapor SPT Tahunan wajib dilakukan untuk Badan paling tanggal 30 April 2023 dan SPT Tahunan

Orang Pribadi paling lambat 31 Maret 2023 untuk melaporkan kewajiban pajaknya dengan telah

menghitung kredit pajaknya dan membayar kekurangannya. Hal tersebut adalah bentuk deklarasi

bahwa telah memenuhi kewajiban pajaknya serta menyerahkan untuk diawasi oleh administrator pajak.

PEMADANAN NIK-NPWP

Pemadanan NIK-NPWP Merupakan langkah untuk memperluas basis pajak, Sebagaimana

kebijakan nasional dalam menjelang satu data Indonesia dan mendukung transparansi

Pemerintahan, Reformasi pajak menempatkan perlakuan NIK sebagai NPWP yang telah

diamanahkan dari UU. Menjelang administrasi Core Tax System, tahun ini di tahun 2023 mulai

dilaksanakan pemadanan NIK-NPWP. Diamanahkan menurut UU bahwa data itu bersifat pribadi,

selain pemadanan dilakukan secara sistem melalui dukcapil, pemadanan juga dilakukan manual

oleh wajib pajak pada aplikasi djp online dengan memeriksa kembali apakah NIK masing-masing

WP sudah tercantum secara valid pada aplikasi (NIK, nama, tanggal lahir, dan alamat).

PSIAP (Proyek Sistem Inti Adiministrasi Perpajakan) Reformasi di Direktorat Jenderal Pajak terus dilaksanakan dengan redesign proses bisnis dan

administrasi pajak melalui aplikasi. Dengan reformasi ini berbagai aplikasi pajak yang sebelumnya

berdiri sendiri-sendiri akan diintegrasikan bahkan dengan kementerian lembaga, asosiasi, dan

Pemerintah Daerah. Diharapkan tahun 2024 pasca pemilu Sistem Administrasi Perpajakan yang

baru ini dapat berjalan. Salah satu fitur baru yaitu adanya menu “Tax Payer Account” yang bisa

melihat berapa jumlah pajak yang sudah dibayarkan/dipotong sebagai wajib pajak. Inovasi PSIAP

“to-be” didesain jika E-Government nantinya berjalan maka pajak secara otomatis menjadi salah

satu fitur yang melengkapinya. Manfaat yang didapatkan melalui inovasi ini, masing-masing wajib

pajak memiliki aplikasi yang lebih lengkap dan didukung oleh fitur yang lebih canggih. Diharapkan

potensi sengketa pajak akan berkurang dan biaya kepatuhan (baik biaya yg monetized/non

monetized) semakin kecil. Manfaat bagi institusi DJP tentunya akan lebih dapat dipercaya dan kredibel, sehingga Laporan Keuangan DJP yang nantinya akan diperiksa oleh Pemerintah Pusat

bisa semakin akuntabel dan transparan (peluang fraud yang semakin kecil).

ISU STRATEGIS REGIONAL

1. Pembayaran THR kepada ASN dan anggota TNI/Polri di wilayah Kalimantan Selatan telah

mencapai 100%. THR yang telah disalurkan mencapai Rp 519,25 milliar kepada 95.183 ASN dan 12.309 anggota TNI/Polri.

2. Dukungan infrastruktur di wilayah Kalimantan Selatan mencapai 1.471,4 milliar yang terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga mencapai 780,58 milliar dan alokasi DAK Fisik sebesar

690,82 miliar. Salah satu dukungan infrastruktur yang terbesar di wilayah Kalimantan Selatan adalah proyek pembangunan Bendungan Riam Kiwa.

3. Dukungan Fiskal untuk pengelolaan sampah, air bersih dan sanitasi di Kalimantan Selatan melalui pengalokasi pada Belanja di Kementerian/Lembaga, DAK Fisik dan Dana Desa.

Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota terkendala biaya yang besar dalam penanganan

sampah terutama TPA. Banyak Kabupaten/Kota yang TPA-nya masih open dumping, belum

menjadi controlled landfill atau sanitary landfill. Hal ini terjadi karena beberapa hal di antaranya refocusing anggaran dan pandemi COVID-19.

4. Di Bidang Perpajakan, isu strategisnya adalah adanya pengembangan Sistem Informasi Administrasi Perpajakan (SIAP). Sistem ini ditujukan untuk mewujudkan sistem informasi

administrasi perpajakan yang lebih mudah, andal, terintegrasi, akurat, dan pasti serta untuk

optimalisasi pelayanan dan pengawasan reformasi perpajakan. Dalam rangka perluasan basis

perpajakan, telah dikeluarkan kebijakan pemadanan NIK danNPWP yang akan diperlakukan secara efektif tahun 2024. Dengan kebijakan tersebut maka masyarakat akan semakin

mudah dalam mengakses layanan perpajakan dengan hanya menggunakan NIK dan

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran WP untuk membayar pajak. Hal tersebut perlu

disosialisasikan secara luas kepada masyarakat agar pada tahun 2024 kondisinya semakin

kondusif.

5. Di Bidang Bea Cukai, adanya Perluasan Implementasi National Logistics Ecosystem (NLE) dari 14 pelabuhan menjadi 36 pelabuhan Lautd an 6 Bandar Udara. Di Kalimantan Selatan,

Pelabuhan Trisakti di Banjarmasin menjadi salah satu Pelabuhan dalam perluasan NLE. Tim NLE BC Kalbagsel masih dalam tahap penyamaan presepsi probis dan sistem NLE pada

klaster yang sudah lebih dulu mengimplementasikan NLE.

6. Di bidang Kekayaan Negara, pemerintah menyampaikan Program Keringanan Utang Tahun 2023 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 13/PMK.06/2023. Dalam program ini, Pemerintah memberikan kesempatan kembali kepada para debitur kecil untuk

mengajukan keringanan utang. Crash Program dalam bentuk Keringanan Utang di tahun

2023, tidak hanya diberikan kepada debitur Pemerintah Pusat tetapi juga Pemerintah

PENDAPATAN NEGARA

Sampai dengan 31 Maret 2023 kinerja pendapatan negara mencapai Rp. 5.484, 41 miliar

atau 30,97 % dari target, tumbuh lebih tinggi sebesar 71,04 % dibandingkan realisasi pada

periode yang sama tahun 2022, atau meningkat sebesar Rp.2.277,86 miliar.

Realisasi penerimaan perpajakan per 31 Maret 2023 telah mencapai Rp. 4.789 miliar atau

29,77% dari target APBN 2023 sebesar Rp. 16.084 miliar. Realisasi penerimaan

pajak tersebut

tumbuh sebesar 87, 04% (y-o-y). Penerimaan Perpajakan sampai dengan Maret 2023

mengalami pertumbuhan yang signifikan disebabkan oleh efek pertumbuhan ekonomi yang

semakin baik, didorong penerimaan PPN DN. PPh Badan tumbuh dipengaruhi peningkatan harga komoditas dan pertumbuhan ekonomi yang ekspansif dan penyesuaian tarif PPN 11 persen

mulai 1 April 2022.

Sedangkan realisasi penerimaan Kepabeanan dan Cukai telah mencapai Rp.209,96

miliar hingga 31 Maret 2023. Angka tersebut telah mencapai 42,11 % dari target yang ditetapkan

sebesar Rp. 498,50 miliar. Secara umum kinerja Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mengalami

penurunan terutama dari komponen Bea Keluar yang disebabkan oleh harga CPO yang sudah

termoderasi dan turunnya volume ekspor komoditas mineral, sedangkan komponen Bea Masuk

dan Cukai mengalami kenaikan disebabkan adanya importasi alat berat yang bernilai besar oleh

PT. Liebherr Indonesia Perkasa

Sementara itu realisasi pendapatan negara yang berasal dari PNBP di wilayah

Kalimantan Selatan mencapai nilai Rp 486,05 miliar atau 43,26 % dari target. Realisasi PNBP

tumbuh 31,24% (yoy), terbesar berasal dari Jasa Transportasi, Komunikasi & Informatika yang

didorong mobilitas dan keyakinan masyarakat yang masih cukup kuat .

BELANJA NEGARA

Realisasi belanja negara sampai dengan 31 Maret 2023 mencapai Rp 6.591,62 miliar atau

21,05% dari pagu. Secara total , capaian realisasi belanja tersebut lebih tinggi sebesar 33,79%

jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu.

Untuk Belanja Pemerintah Pusat tercatat realisasi sebesar Rp.1.387,61 miliar (17, 20%

pagu), atau naik sebesar 10,99 % dibandingkan realisasi pada periode yang sama tahun 2022

yang mencapai Rp.1.250,24 miliar.

Untuk penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKD) di Kalimantan Selatan

sampai dengan 31 Maret 2023 tercatat sebesar Rp 5.204, 01 milyar atau 22,39 % dari

pagu.Jika dibandingkan dengan realisasi tahun yang lalu lebih tinggi sebesar 41,55%. Hal tersebut disebabkan oleh Pemda telah memenuhi dan mempercepat persyaratan penyaluran DAU. DBHSDA tahap I telah disalurkan pada tanggal 31 Januari 2023 bagi seluruh Pemda dan

penyaluran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun 2021 dan Penyelesaian Lebih Bayar Dana Bagi Hasil berdasarkan KMK Nomor 37/KM.7/2022 dan

PMK nomor 127/PMK.07/2022 pada TA 2022.

KEBIJAKAN TKD TAHUN 2023

Beberapa kebijakan untuk penyaluran dana transfer ke daerah (TKD) tahun anggaran

2023, antara lain : (1) Penyaluran seluruh jenis TKD dilakukan melalui KPPN Daerah (2)

Formulasi perhitungan alokasi DBH : Alokasi Formula (90%), Alokasi Kinerja (10%) (3)

Penggunaan DAU dibagi menjadi : DAU yang ditentukan penggunaannya (Earmark), DAU yang

tidak ditentukan penggunaannya (Block Grant) (4) DAK Fisik disalurkan untuk mendanai program

kegiatan/kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional.

Reformasi di Direktorat Jenderal Pajak terus dilaksanakan dengan redesign proses bisnis dan