PPP Peduli Tenaga Kesehatan dan Akan Bangun Puskesmas

Suarabamega25.com, Jakarta - Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PPP, Achmad Baidowi mengatakan pihaknya menilai jumlah tenaga kesehatan saat ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang dibutuhkan. Jumlah tersebut akhirnya membuat tenaga kesehatan belum maksimal memberikan pelayanan ke lebih dari 270 juta jiwa penduduk Indonesia.

"Selain jumlahnya yang masih kecil, juga terdapat kesenjangan jumlah tenaga kesehatan di Jawa dengan luar Jawa. Begitu juga ketimpangan jumlah tenaga kesehatan di perkotaan dengan pedesaan dan daerah terpencil," jelas Awiek, sapaannya, dalam keterangan tertulis.

Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP PPP Achmad Baidowi juga menyampaikan PPP memberi perhatian besar pada sektor kesehatan masyarakat.

Oleh sebab itu, PPP selain membuka lapangan tenaga Kesehatan juga akan membangun setidaknya 7.000 Puskesmas baru di seluruh Indonesia jika menang pada Pemilu 2024.

"PPP memiliki paradigma bahwa Puskesmas merupakan wujud tanggung jawab negara terhadap pemenuhan layanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat dengan taraf ekonomi menengah ke bawah," kata Baidowi dalam keterangan tertulis baru-baru ini.

Baidowi menjelaskan sebaran Puskesmas harus merata dan menjangkau seluruh pelosok negeri, termasuk daerah terpencil. Pasalnya, Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menunjang kesehatan masyarakat, yang mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Dengan demikian, lanjut Baidowi, Puskesmas harus ada di setiap kecamatan, atau dapat lebih dari satu pada setiap kecamatan dalam kondisi tertentu.

"Puskesmas harus dapat diakses dan dijangkau oleh seluruh masyarakat dalam wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya, termasuk masyarakat yang berada di daerah terpencil bahkan sangat terpencil," jelasnya.

Sekretaris Fraksi PPP DPR RI ini mengungkapkan berdasarkan data Kementerian Kesehatan hingga semester II 2023, tercatat ada 10.374 Puskesmas tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sebanyak 29,51% berada di perkotaan, 45,53% di pedesaan, dan selebihnya berada di daerah terpencil dan sangat terpencil.

Adapun hampir seluruh provinsi di Indonesia masih memiliki daerah terpencil. Di wilayah Sumatera terdapat 2.704 unit Puskesmas (26,07 %), dan di wilayah Jawa terdapat 3.632 unit Puskesmas (35,01%). Sementara di wilayah Bali dan Nusa Tenggara terdapat 938 unit Puskesmas (6.99 %), di wilayah Kalimantan terdapat 938 unit Puskesmas (9,04 %), di wilayah Sulawesi terdapat 1.382 unit Puskesmas (13.32 %), dan di wilayah Maluku Papua terdapat 993 unit Puskesmas (9,57 %)

"Berdasarkan jumlah dan ketimpangan sebaran Puskesmas di Indonesia, PPP bertekad memperjuangkan pembangunan 7.000 unit Puskesmas baru di Indonesia. 7.000 unit Puskesmas baru akan ditempatkan di wilayah - wilayah terpencil dan membutuhkan pelayanan kesehatan Puskesmas yang terjangkau secara jarak maupun secara pembiayaan oleh masyarakat," ungkap Baidowi.

Baidowi mengatakan PPP juga berkomitmen agar pelayanan kesehatan pada 7.000 unit Puskesmas baru dapat dijangkau dengan harga murah oleh masyarakat di daerah terpencil. Puskesmas ini nantinya juga dihadirkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang murah, tanpa mengabaikan kualitas pelayanan kesehatan yang berorientasi pada upaya pelayanan kesehatan promotive dan preventive.

Menurutnya, pelayanan kesehatan berbiaya murah merupakan wujud dari sila kelima Pancasila yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Masyarakat ekonomi menengah ke bawah (mustad'afin) mendapatkan perhatian keringanan layanan dari negara berkat sumbangsih penerimaan negara dari APBN yang bersumber dari pajak para wajib pajak (Aghniya) maupun penerimaan negara bukan pajak. Sebagai Partai Islam, perjuangan ini sejalan dengan ajaran Islam yang termaktub dalam Al-Qur'an surat Adz - Dzariyat ayat 19," ucap Baidowi.

"Dan pada harta - harta mereka terdapat hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian," pungkas Awiek yang juga adalah Ketua Generasi  Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) , badan otonom DPP PPP.  (Aji)