Pelatihan Perencanaan Penyelenggara Responsif GENDER (PPPG)

Suara Bamega Online - Pelatihan Perencanaan Penyelenggara Responsif GENDER (PPPG), Selasa (17/10/17) di Hotel Grend Surya Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan.

Acara dihadiri Wakil Bupati Kotabaru, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak RI, Fasili Tator PPPG Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan KB Kab - Kotabaru, Bappeda Kotabaru, Kasubag Kesra Kotabaru, Inspektorat Kotabaru, SKPD dan Instansi lainya.

Wakil Bupati Kotabaru Ir. H.Burhanuddin mengatakan, " .Program Pembangunan dan Penganggaran di Kabupaten Kotabaru harus mengutamakan kesetaraan Gender agar terjadi keadilan, terutama dalam menyusun program bagi perempuan dan anak. Hal ini perlu saya tekankan mengingat proses pengangaran yang dilakukan masih cukup rendah sensifitas Gendernya yang terjadi dipengaruhi oleh komposisi laki - laki dan perempuan dibeberapa institusi yang tidak seimbang. 

" Melalui pelatihan PPPG ini diharapakan kepada seluruh peserta agar mampu  menyerap ilmu dengan baik, sehingga nantinya mampu menyusun kebijakan, program, kegiatan dan anggaran yang lebih baik berperspektif Gender untuk memperkuat kapasitas kelembagaan Dinas Permberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak. 

Kata Burhan, "  Saya berharap dari kegiatan ini dapat mewujudkan penyelenggaraan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pematauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif Gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender dalam kehidupaan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Perwakilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlidungan Anak RI Ciput Eka Purwiati, S.Si, MA mengatakan, " Kita mempesilitasi teman - teman dari Kasubag Perencana dari UPD, Pendekan Perencaan dan  Pengagaran Responsif Gender itu adalah tahap inplentasi dari pengaruh Gender, yaitu memperhatiakan isu - isu kesejangan peran, realasi kemudian status dari perempuan, laki - laki, tapi tidak terbatas itu termasuk kelompok rentan, pelayanan lansia, anak. 

" Nah kita mengenali  di Kotabaru isu ini Gender ada dimana, kemudian itu dimasukan kedalam proses perencanaan. " Sehingga anggaran yang disusun oleh UPD - UPD Dinas - Dinas ini tepat sasaran, lebih efisin dan mencapai sasaran sesuia VIsi Misi    Bupati  dan Wakil Bupati yang sudah ada di RPJMD. 

Kata Eka, " Kami sangat mendukung dari Wakil Bupati Kotabaru untuk terus mendukung partisipasi dan peran perempuan dalam khususnya didalam posisi - posisi di lembaga Eksekutif, beliau juga berkomitmen terus meningkatkan program dan anggaran untuk menuju kota layak anak bagi Kabupaten Kotabaru dan juga lebih memperhatikan pemberdayan perempuan, perkindungan perempuan dan anak, saya berharap ini di tangkap oleh teman - teman dari UPD.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan KB Ir. Rurien Sri Hardjanti, MM mengatakan, " Untuk mempercepat pelaksanaan  Pengarusutamaan Gender (PUG) diterbitkan surat edaran 4 TIM Penggerak Perencanaan dan Pengggaran yang Responsif Gender (PPPG) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada tahun 2012 tentang trategi Nasional percepatan pengurus utama Gender.

" Melalui pelatihan ini diharapkan perencanaan yang dibuat di masing- masing SKPD disusun dengan mempertimbangkan aspek peran, akses, manfaat, dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki - laki. Artinya adalah bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi kebutuhan dan permasalahan  perempuan dan laki - kaki, baik didalam proses penyusunan maupun didalam pelaksanaan kegiatan.

Kata Rurien, " Semoga hasil  dari kegiatan peletihan penyusunan perencanaan penganggaran yang responnsitif GENDER  ini tersedia SDM yang mampu dan handal dalam menganalisa program kegiatan pembangunan yang responsif GENDER dan mengimplementasikan GENDER dalam program kegiatan di masing - masing SKPD  lingkup Pemerintah Kabupaten Kotabaru.(Hasan)