Header Ads

Header Ads
Selamat Datang di Website www.suarabamega25.com " KOMITMEN KAMI MEMBANGUN MEDIA YANG AKURAT DAN BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT " Alamat Redaksi Jl. Berangas KM. 2.5 No. 20 RT. 05 Desa Batuah Kotabaru Kalsel, Contact Mobile : 0812-5317-1000 / 0821-5722-6114.

Momentum Hari Anti Korupsi Dan Perbaikan HAM


Suarabamega25.com, Banjarmasin - Tema Hari Anti Korupsi Se Dunia 9 Desember 2022 yang berbunyi Indonesia Pulih Bersama Lawan Korupsi dinilai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sultan Adam (STIHSA) Banjarmasin Dr H Abdul Halim SH MH., sangat bagus. Tapi dia melihat dalam prakteknya masih banyak perilaku-perilaku korupsi.

"Beberapa waktu yang lalu, kita melihat ada Oknum Menteri Sosial ditangkap KPK. Ada Menteri Perikanan dan Kelautan. Ada Anggota DPR. Ada Gubernur. Bupati. Juga ada Rektor. Ada Kepala Desa yang ditangkap oleh Aparat Penegak Hukum. Ini menunjukkan bahwa trend korupsi belum turun. Ada kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun," ungkap Halim.

Dia mencontohkan, yang terjadi di Kalimantan Selatan yang sudah disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin, yang tahun lalu 41 kasus. Infonya sekarang, kata Halim, mengalami kenaikan menjadi 48 kasus. Yang menunjukkan tindak pidana korupsi masih belum optimal diberantas, dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum. Padahal tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang semestinya penanganannya dengan cara-cara yang luar biasa.

"Jadi tidak hanya lips servis. Tidak hanya sebatas narasi-narasi saja. Slogan-slogan seolah-olah mereka anti korupsi," tegas Halim.

Menyinggung kenaikan kasus tindak pidana korupsi yang meningkat, Halim menekan lagi bahwa penanganan tindak pidana korupsi belum maksimal. Bahkan ada sebagian masyarakat tebang pilih dalam penanganan kasus korupsi.

"Oleh sebab itu saya berharap agar sebelum melakukan penindakan, ada baiknya kita melakukan pencegahan dengan cara menyampaikan kampanye-kampanye dimulai dari rumah, dimulai dari keluarga kecil, kepada masyarakat, baru kepada Negara," saran Halim, sembari menyebutkan, caranya dengan memberi ketauladanan, terutama kepada Para Pejabat Negara, para Pejabat Pengambil Keputusan, dimulai dari Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Kepala Lembaga-lembaga, kemudian para Kepala Dinas dari atas sampai ke tingkat Kelurahan/Desa. Hal ini ungkap Halim, agar korupsi dapat ditangani dengan baik, dengan optimal.

Di kampus berdasarkan tuntutan akademik, tuntutan kurikulum, pihaknya mengajarkan Pendidikan Kewarganegaraan, menanamkan pelajaran Pancasila, Pendidikan Agama, dan mengajarkan apa itu korupsi dan apa dampaknya.

"Yang jelas, tindak pidana korupsi itu menghambat perekonomian negara, menghambat pembangunan dan dapat menyengsarakan rakyat," tegas Halim.

Disebutkan, semestinya uang negara dibelanjakan untuk kepentingan negara dan rakyat, tapi dijadikan untuk kepentingan oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Menyinggung Hak Azasi Manusia, Halim menyatakan, sejak tahun 1999 ada Undang -undang tentang HAM. Bahkan Undang-undang Negara Republik Indonesia sebagai Konstitusi Bangsa, juga menjamin HAM. Tapi dalam kenyataannya, terkait seperti Penegakan Hukum, masih banyak hak-hak yang dilanggar, hak-hak sewajarnya didapatkan masyarakat, tidak diberikan.

"Sehingga saya menganggap Hak Azasi Manusia belum dijalankan secara optimal oleh Aparat Pemerintah maupun Aparat Penegak Hukum," ungkap Halim menilai HAM saat ini.

HAM yang terus digaungkan, agar mencapai sasaran, disarankan Halim, agar dimulai dari Kepala Negara yang memberikan contoh. Selaku Kepala Negara, Kepala Pemerintahan memberikan hak-hak kepada masyarakat seperti hak untuk mendapatkan kesehatan yang layak, hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Namun sampai sekarang belum optimal, walaupun Pemerintah sudah berupaya kesana, tapi belum maksimal.

Menyinggung Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang rutin diberikan Pemerintah sebagai hak masyarakat tidak mampu, dinilai Halim, sebagai kegiatan yang tidak mendidik. Alasannya, Pemerintah jangan memberikan ikan kepada masyarakat, tapi berikan pelajaran bagaimana cara menangkap ikan yang baik, yang sesuai dengan norma-norma yang ada.

"Sehingga saya lihat di mana-mana masyarakat berdesak-desakan dan tidak bekerja, hanya untuk mengantri BLT. Itu sangat ironis. Saya melihat di media-media elektronik, miris hati ini. Kok masyarakat Indonesia seperti itu? Semestinya mereka diajarkan cara mendapatkan lapangan pekerjaan yang baik," ungkap Halim.

Halim meminta, agar menciptakan lapangan pekerjaan yang banyak. Sehingga Generasi Muda ikut memberikan sumbangsihnya kepada pembangunan.

Tidak ada komentar: